DPR Anti Kritik Dan Tidak Berpihak Pada Rakyat, Demo Bubarkan DPR Kian Menguat!

DPR disebut anti kritik dan jauh dari rakyat, Tagar Bubarkan DPR viral, demo makin kencang, Apa yang sebenarnya terjadi di balik gelombang protes ini?

Krisis kepercayaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat setelah demonstrasi besar pada 25 Agustus 2025 yang menyerukan pembubaran lembaga legislatif tersebut. Ajakan demo yang beredar di berbagai platform media sosial mencerminkan kekecewaan publik atas kinerja DPR yang dinilai jauh dari aspirasi rakyat. Kritik yang muncul berkisar dari isu korupsi, pengesahan undang-undang kontroversial, hingga pemberian tunjangan fantastis bagi para wakil rakyat.

Salah satu pemicu utama protes kali ini adalah pemberitaan mengenai tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPR periode 2024-2029. Kebijakan ini diambil sebagai kompensasi setelah fasilitas rumah jabatan dihapus sejak Oktober 2024. Namun, publik menilai tunjangan tersebut berlebihan, terutama ketika penghasilan anggota DPR tanpa tunjangan rumah sudah ditaksir mencapai Rp 230 juta per bulan menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

Sentimen publik terhadap kebijakan tersebut meledak di ruang digital dengan munculnya tagar #BubarkanDPR, #DesakPrabowoBubarkanDPR, hingga #BubarkanDPRSontoloyo. Analisis Drone Emprit mencatat bahwa sepanjang 10–26 Agustus 2025, percakapan soal pembubaran DPR mendominasi diskursus media sosial. Puncak interaksi diketahui mencapai 356 juta pada 25 Agustus, hari pelaksanaan aksi.

Peta Narasi dan Kluster Opini Publik

Dalam pemetaan percakapan digital, terdapat tiga kluster narasi besar. Pertama adalah kelompok pro-aksi, yang menganggap DPR sebagai lembaga korup, arogan, dan tidak peduli rakyat. Narasi mereka didominasi gagasan bahwa pembubaran DPR akan menghemat anggaran negara. Sentimen kelompok ini sangat kuat, mencapai 67 persen dalam analisis Drone Emprit, sekaligus menjadi motor utama penggerak percakapan di ruang digital.

Di sisi lain, kelompok kontra mempertanyakan motif demonstrasi ini. Mereka menilai ajakan pembubaran DPR tidak jelas, rawan ditunggangi kepentingan politik tertentu, bahkan bisa menguntungkan eksekutif jika DPR benar-benar dibubarkan. Narasi kelompok ini cenderung skeptis, menyebut tuntutan tidak fokus karena bercampur dengan agenda demo buruh, mahasiswa, hingga pengemudi ojek daring.

Sementara itu, media arus utama cenderung menempati posisi netral. Pemberitaan difokuskan pada laporan lapangan seputar jalannya demo, pengamanan aparat, hingga potret peserta aksi yang didominasi kalangan muda dan pelajar. Peran media dalam kasus ini lebih kepada mendokumentasikan fakta ketimbang mendorong agenda tertentu.

Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Timnas Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL

 

Jejak Pasukan Siber dan Indikasi Politisasi Isu

Meski Demo Bubarkan DPR tampak organik, sejumlah analis menilai ada indikasi keterlibatan pasukan siber dalam memperkuat narasi #BubarkanDPR. Wijayanto, pengajar dari Universitas Diponegoro, menilai pola penyebaran isu ini menyerupai operasi buzzer yang pernah terjadi pada Pilpres 2019, pembahasan Omnibus Law, hingga Pemilu 2024. Ciri khasnya antara lain isu viral mendadak, konten dengan kualitas profesional, serta penggunaan akun anonim.

Ia mengingatkan agar publik tidak terseret arus narasi yang mungkin diarahkan pihak tertentu dengan agenda politik tersembunyi. Menurutnya, keresahan masyarakat soal tunjangan DPR valid, tetapi jangan lupa bahwa kebijakan itu juga melibatkan persetujuan pemerintah. Karena itu, fokus kritik sebaiknya tidak hanya pada DPR, tetapi juga pada eksekutif yang punya peran dalam pengambilan keputusan.

Lebih jauh, Wijayanto menekankan bahwa menyerukan Demo Bubarkan DPR berpotensi mengembalikan praktik politik otoriter seperti pada masa Sukarno. Hal ini bisa mengancam keseimbangan demokrasi. Namun, pengajar lain seperti A Bakir Ihsan dari UIN Syarif Hidayatullah menilai bahwa aksi massa merupakan puncak ekspresi frustrasi publik terhadap DPR yang dinilai lebih mementingkan diri dan partainya ketimbang rakyat.

Baca Juga: 80 Juta Sebulan! Deddy Yevri Sitorus Bicara Soal DPR vs Rakyat

Tantangan Demokrasi Digital

Meski banyak kritik dilayangkan, sejumlah pakar menekankan bahwa keberadaan DPR tetap esensial dalam sistem demokrasi. Lembaga legislatif memiliki fungsi kontrol, legislasi, dan budgeting yang tidak bisa begitu saja dihapuskan. Menurut Bakir, hukuman yang lebih tepat bagi kinerja buruk DPR adalah melalui pemilu berikutnya, dengan cara tidak lagi memilih wakil rakyat yang gagal memenuhi janji dan aspirasi masyarakat.

Ward Berenschot, peneliti senior KITLV dan profesor antropologi politik, menambahkan bahwa tantangan demokrasi saat ini juga terletak pada ekosistem digital. Ia menyoroti pentingnya kerangka hukum yang jelas terkait transparansi komunikasi politik, termasuk kewajiban memberi label pada konten politik berbayar. Media massa pun diminta lebih kritis agar tidak sekadar menggemakan narasi yang mungkin merupakan hasil operasi buzzer.

Di tengah meningkatnya keresahan publik, ajakan bubarkan DPR mencerminkan satu hal penting: adanya jurang kepercayaan yang semakin lebar antara rakyat dan wakilnya. Untuk itu, transparansi, akuntabilitas, dan keberanian mereformasi sistem politik menjadi kebutuhan mendesak agar demokrasi tetap berjalan sehat di Indonesia.

Ikuti terus informasi terbaru seputar perkembangan politik, demokrasi, dan dinamika masyarakat hanya di SCROLL BERITA.