Kabar Gembira! DPR Dorong Seluruh Guru Honorer Jadi PNS, Ini Alasannya

DPR RI mendorong seluruh guru honorer di Indonesia diangkat menjadi PNS demi kesejahteraan dan kepastian status pekerjaan mereka.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengusulkan pengangkatan seluruh guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) demi kepastian status dan kesejahteraan. Usulan ini respons terhadap Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 soal penugasan guru non-ASN. Langkah ini diharapkan jadi solusi permanen atasi polemik honorer yang berlangsung lama.

Dapatkan kabar penting, inspiratif, dan bermanfaat dari dalam dan luar negeri, eksklusif di VIEWNEWZ, teman setia menambah wawasan Anda.

Usulan DPR RI

Lalu Hadrian Irfani mendesak KemenpanRB dan Kemendikdasmen selesaikan nasib guru honorer segera. Ia sebut SE Nomor 7/2026 hanya solusi sementara yang tak permanen. Semua guru harus punya status nasional tunggal sebagai PNS, tanpa pembagian klaster.

“Jika statusnya berubah menjadi Non ASN, hak-hak mereka tetap harus diperhatikan. Kejelasan status juga perlu segera diselesaikan, termasuk peluang diangkat menjadi PNS sesuai kriteria,” ujar Lalu, Senin (11/5/2026). Usulan ini atasi rencana pemerintah hapus honorer mulai 2027.

Presiden Prabowo Subianto diminta angkat semua guru jadi PNS untuk hapus kasta pendidik. Ini pastikan rekrutmen seragam melalui satu jalur nasional. Distribusi guru pun lebih adil dan merata di seluruh daerah.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Alasan Pengangkatan

Guru honorer butuh jaminan pekerjaan tetap dan gaji layak dari APBN. Status PNS beri keamanan finansial, pensiun, serta tunjangan lengkap. Banyak honorer kesulitan hidup karena pendapatan minim dan tak stabil. Para pengamat menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi fokus dan kualitas mengajar di sekolah.

Pengangkatan PNS cegah mutasi sembarangan yang rusak distribusi guru. PPPK sering pindah setelah beberapa tahun, sebabkan ketidakseimbangan. PNS punya aturan mutasi ketat untuk jaga kualitas pendidikan nasional. Dengan sistem yang lebih jelas, pemerintah mengharapkan pemerataan tenaga pendidik di daerah berjalan lebih optimal.

Usulan ini sesuai kualifikasi guru berpengalaman puluhan tahun. Tak ada lagi PPPK atau paruh waktu, semuanya PNS tunggal. Ini pastikan hak-hak penuh dan motivasi mengajar meningkat. Selain itu, pemerintah menganggap pengalaman panjang para guru sebagai aset penting bagi dunia pendidikan.

Baca Juga: Heboh! Donald Trump Kembali Tolak Proposal Damai Iran, Harapan Akhiri Perang Kian Pupus

Masalah Guru Honorer

Kemendikdasmen mengeluarkan SE untuk mengubah status honorer menjadi non-ASN, namun pemerintah harus menjamin hak kerja mereka. Guru khawatir kehilangan mata pencaharian setelah mengabdi lama. Banyak terbentur usia maksimal PPPK meski kompeten. Situasi ini memunculkan keresahan di kalangan tenaga pendidik honorer di berbagai daerah.

Gaji honorer sering di bawah upah minimum regional, tak cukup nafkahi keluarga. Mereka sabar demi pengabdian, tapi butuh kepastian hukum. Distribusi guru tak merata akibat sistem rekrutmen lama. Banyak guru honorer juga terpaksa mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Rencana hapus honorer 2027 tingkatkan urgensi usulan DPR. Ribuan guru terancam menganggur tanpa solusi PNS. Pemerintah wajib prioritaskan pendidikan sebagai sektor krusial. Publik menilai kebijakan yang tepat sangat penting agar tidak menimbulkan masalah sosial baru di masyarakat.

Respons Pemerintah

DPR meminta KemenpanRB dan Kemendikdasmen merespons cepat usulan mereka. Lalu Hadrian siap kawal agar terealisasi, bukan sekadar wacana. Presiden Prabowo bisa wujudkan lewat kebijakan eksekutif tahun ini. Publik menilai langkah cepat pemerintah penting untuk memberikan kepastian bagi para guru honorer.

Pemerintah prioritaskan guru dalam pengangkatan ASN, tapi batas usia jadi hambatan. Usul DPR hapus batas khusus guru pengabdian lama. Reformasi birokrasi pendidikan butuh langkah tegas ini. Pemerintah mengharapkan kebijakan tersebut mampu membuka peluang lebih luas bagi guru senior yang berpengalaman.

Solusi PNS tunggal tingkatkan kualitas pengajaran nasional. Masyarakat dukung usulan demi masa depan pendidikan Indonesia. Guru bahagia, murid pun unggul secara merata. Dukungan publik terus menguat agar pemerintah segera mengambil keputusan yang berpihak pada tenaga pendidik.

Dapatkan semua berita viral, trending, dan update terpanas, langsung di VIEWNEWZ, pusat informasi terkini hanya untuk Anda.

---