MK Thailand Resmi Bekukan Jabatan PM Paetongtarn Terkait Skandal Telepon!
Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand resmi bekukan jabatan Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra pada 1 Juli 2025.
Keputusan ini diambil menyusul penyelidikan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang muncul dari skandal percakapan telepon bocor antara Paetongtarn dengan mantan PM Kamboja, Hun Sen. Skandal ini memicu krisis politik yang cukup besar di Thailand dan menimbulkan protes publik serta tekanan dari elit politik.
VIEWNEWZ akan memberikan ulasan mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand yang resmi bekukan jabatan PM Paetongtarn Shinawatra, yuk simak lebih lanjut!
Kronologi Skandal Percakapan Telepon Bocor
Percakapan telepon yang bocor pada 15 Juni 2025 itu memperlihatkan Paetongtarn berdiplomasi dengan Hun Sen terkait sengketa wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja. Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn meminta Hun Sen untuk menyelesaikan masalah secara damai dan tidak mempercayai “pihak lain” di Thailand, termasuk seorang jenderal militer yang disebutnya sebagai “lawan”.
Isi percakapan ini dianggap merendahkan militer Thailand, institusi yang sangat berpengaruh dan sensitif di negara tersebut. Bocornya rekaman ini memicu kemarahan masyarakat dan elite politik, serta menimbulkan tuduhan bahwa PM melanggar kode etik dan membahayakan kedaulatan nasional.
Ayo Kawal Timnas Menuju Piala Dunia - Link Aplikasi Nonton Indonesia vs China dan Jepang vs Indonesia GRATIS! Segera download! APLIKASI SHOTSGOAL
Proses Hukum dan Keputusan Mahkamah Konstitusi
Sebanyak 36 senator konservatif mengajukan petisi ke MK Thailand menuntut tindakan terhadap Paetongtarn atas dugaan pelanggaran etik. Dalam sidang yang berlangsung, sembilan hakim MK secara bulat menerima aduan tersebut untuk ditindaklanjuti.
Selanjutnya, tujuh dari sembilan hakim memutuskan membekukan kewenangan eksekutif Paetongtarn mulai 1 Juli 2025 hingga putusan akhir keluar. Paetongtarn diberi waktu 15 hari untuk memberikan pembelaan atas tuduhan tersebut. Jika terbukti bersalah, ia berpotensi dicopot secara permanen dari jabatannya sebagai PM.
Dampak Politik dan Reaksi Publik
Pembekuan jabatan Paetongtarn memperdalam krisis politik di Thailand. Koalisi pemerintahannya yang dipimpin Partai Pheu Thai mengalami guncangan besar setelah partai mitra utama, Bhumjaithai, mengundurkan diri. Demonstrasi dan tuntutan pengunduran diri PM juga merebak di berbagai kota.
Pasar keuangan Thailand bereaksi dengan volatilitas, di mana mata uang baht melemah dan indeks saham mengalami fluktuasi. Namun, sebagian analis menilai penangguhan ini dapat meredakan ketegangan politik jangka pendek.
Baca Juga:
Posisi Militer dan Peranannya Dalam Krisis
Militer Thailand, yang memiliki sejarah panjang dalam politik nasional, menjadi sorotan utama dalam skandal ini. Ucapan Paetongtarn yang dianggap merendahkan militer memicu sentimen negatif yang luas. Militer selama ini menjadi pilar utama stabilitas dan kekuasaan di Thailand, sehingga kritik terhadap institusi ini dianggap sangat sensitif.
Kepala staf angkatan darat dan tokoh militer lainnya berperan aktif dalam menanggapi krisis dan menjaga ketertiban selama masa penangguhan jabatan PM.
Upaya Paetongtarn Bertahan dan Strategi Politik
Meski jabatan eksekutifnya dibekukan, Paetongtarn berusaha mempertahankan posisi politiknya dengan menunjuk diri sebagai Menteri Kebudayaan dalam kabinet baru yang diumumkan pada 1 Juli 2025. Langkah ini dianggap sebagai taktik untuk tetap memiliki pengaruh dalam pemerintahan meski secara resmi tidak menjabat PM.
Paetongtarn juga menyatakan menerima keputusan MK dan berjanji akan bekerja demi kepentingan negara, sambil mempersiapkan pembelaan hukum atas tuduhan yang dihadapinya.
Prospek Politik dan Masa Depan Pemerintahan Thailand
Situasi politik Thailand masih sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Proses hukum di MK akan menentukan nasib Paetongtarn sebagai pemimpin negara. Jika terbukti melanggar kode etik, kemungkinan besar ia akan dicopot dari jabatan PM dan digantikan oleh pejabat sementara hingga pemilihan umum berikutnya.
Sementara itu, stabilitas politik dan hubungan sipil-militer menjadi faktor kunci yang harus dijaga agar Thailand tidak terjerumus ke dalam krisis berkepanjangan.
Kesimpulan
Mahkamah Konstitusi Thailand telah secara resmi umumkan membekukan jabatan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra terkait skandal percakapan telepon yang bocor dengan mantan PM Kamboja Hun Sen yang sehingga memicu tuduhan pelanggaran kode etik.
Keputusan ini diambil setelah petisi dari senator konservatif yang menilai percakapan tersebut merendahkan militer dan membahayakan kedaulatan nasional. Penangguhan jabatan ini menimbulkan guncangan politik, termasuk pecahnya koalisi pemerintah dan demonstrasi publik.
Paetongtarn berusaha bertahan dengan menunjuk diri sebagai Menteri Kebudayaan, sementara proses hukum di MK akan menentukan kelanjutan karier politiknya. Krisis ini menyoroti sensitivitas hubungan sipil-militer dan dinamika politik yang kompleks di Thailand.
Manfaatkan juga waktu anda untuk mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang semua informasi viral terupdate lainnya hanya di VIEWNEWZ.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari kompas.com
- Gambar Kedua dari voanews.com
